Batam, Gejolak com– Alarm sikapi Potensi Perikanan tangkap Kepri 1,1 Juta Ton Per tahunnya.
Menurut Alarm, tentang itu anak SD pun mungkin tahu, tetapi apakah potensi tersebut sudah tergali.
Aliansi Rakyat menggugat (ALARM) indonesia, menengarai bahwa potensi tersebut sudah ter exploitasi walaupun belum keseluruhan, disampaikan Ketua umum Alarm indonesia Antoni senin tanggal 23 /5 -2022.di-Batam.
Lanjut Antoni ini bisa terlihat dari “bandelnya para pengusaha untuk mematuhi peraturan.
Terutama peraturan tentang Pelabuhan Pangkalan yang tertera di SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan) tahun berjalan sekarang.” Ujarnya.
Di suruh berpangkalan di mana, bongkar di mana. Nakal mereka ini ” demikian Antoni, Ketua ALARM menyentak.
Menurut Antoni, di Kepri ada puluhan bahkan mungkin ratusan kapal perikanan ijin pusat yang beroperasi, Dengan jumlah kapal yang banyak, harusnya sektor Maritim dari perikanan tangkap izin pusat hidup.” Timpalnya.
” Yang terjadi sekarang, kapal banyak ikan tangkapannya tak ada. Tapi kapal tersebut beroperasi terus.
Sementara SIPI tetap diurus. Penimbangan ikan entah dimana dan berapa hasilnya, tidak jelas.
” Inilah Mafia perikanan bermain di sini. Akibatnya pengembangan maritim Kepri dari sektor perikanan hanya untuk mafia perikanan saja” tegas Antoni.
” Sebagai contoh, HLS. Satu kapal KM. SL berpelabuhan pangkalan tunggal di Barelang. KM. SJ, KM. SI dan KM. SM berpelabuhan pangkalan di PP. Barelang dan PP. Selat Lampa. Di PP. Selat Lampa kebanyakan pembongkaran ikan dari kapal ijin propinsi.
Yang ijin pusat bongkar di mana? Bagaimana mau membangun maritim di Kepri kalau begini caranya? Ini yang harus ditertibkan kalau mau bicara pengembangan perikanan tangkap di Kepri” sebutnya.
“Kami meminta Gubernur Kepri dan Komisi II DPRD Kepri menyikapi dan menertibkan permasalahan ini.
Tentu potensi ini di depan mata, Hanya butuh kebijakan, ketegasan dan koordinasi dan Kami ALARM siap kawal Gubernur dan Ketua Komisi II DPRD Kepri untuk menertibkan mafia perikanan Kepri ” tujasnya.
Lebih lanjut Antoni menyenter keberadaan Kapal Pengangkut Ikan di Tanjung Balai Karimun yang mencapai lebih kurang 30 kapal pengangkut.
” Karimun ini sangat luar biasa.
Bahwa Kapal pengangkut perikanan ada yang sampai berukuran 390 GT. Berarti banyak ikan yang siap diangkut.
Tapi pusat informasi pelabuhan Perikanan TB. Karimun tidak mampu menyajikan data perikanan tangkap Karimun. Ini ada apa? Negara jelas dirugikan dari tidak jelasnya penimbangan hasil operasional kapal perikanan tangkap ijin pusat di Tanjung Balai Karimun. Kami Alarm minta Komisi II DPRD KEPRI dan Gubernur untuk menertibkan perikanan tangkap di Karimun. ” Pintanya.
ALARM juga menengarai bahwa penolakan terhadap kapal pantura di titik tertentu ditunggangi mafia perikanan.
” Para tengkulak mafia perikanan memberikan sejumlah dana untuk mengusir Kapal Jaring tarik berkantong kepada oknum nelayan. Ini harus ditindak tegas ” tutur Antoni.
Mengakhiri pembicaraan Antoni meminta Gubernur dan Komisi II DPRD KEPRI Pokus membenahi dan menertibkan mafia perikanan di-Kepri.” Ia menuturkan.
“Masih dia, dengan armada perikanan ijin pusat yang jumlahnya ternyata banyak, harusnya industri kemaritiman Kepri berkembang. Unit Pengolohan Ikan bisa dikembangkan sebagai penopang industri dengan kontribusi pemasukan daerah yang jelas, penambahan lapangan pekerjaan yang bisa dipastikan multi efek kepada sektor usaha lain. Dan itu di depan mata, bukan rencana.
Kurang lebih 10 LSM, Media, tokoh masyarakat, pengacara dan jaringan yang berada di dalam ALARM akan kawal tuntas masalah ini. Kalau perlu sampai ke Presiden pun kita siap. Demi Kepri! ” tutup Antoni. (Tim).
