Batam, Gejolak.com– Usai lebaran, Aliansi Rakyat Menggugat ( ALARM ) mulai menggeber isu perikanan.
Hal tersebut disampaikan Ketua ALARM Antoni, Beliau menyampaikan bahwa ALARM saat ini lagi menyoroti Permasalahan terkait penangkapan
ikan terukur yang sedang digadang – gadang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.” Jelasnya.
“ ditambahkannya, satu yang kita tangkap mengenai penangkapan terukur ini selain berbasis teknologi, tetapi
juga pemerataan ekonomi untuk itu kami dari ALARM sangat mendukung terobosan yang
dilakukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan ini.” Sebutnya.
akan tetapi tentunya dengan catatan – catatan
kecil yang harus di perhatikan.” Demikian dijelaskan Antoni memulai komentarnya kepada media Gejolak.com, disela- sela Pertemuan Halal Bilhalal Alarm Paska lebaran tanggal 7/5 di- Pambil Mall Mukakuning Batam Saptu.
Lebih lanjut Antoni, mengatakan hal pertama yang menjadi sorotannya adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan ( WPP ) 711.
Kapal – kapal nelayan ijin pusat yang beroperasi di WPP 711 khususnya di
perairan Kepri sudah seharusnya melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Pangkalan yang
ada di Kepulauan Riau.
“ WPP 711 yang menpunyai wilaya luasnya sampai ke Bangka Belitung. Kami meminta agar khusus yang beroperasi
di Perairan Kepri, untuk mendaratkan kapal dan melakukan pembongkaran ikan di wilayah Kepri.” Pintanya.
Harapanya Kapal tersebut tidak lagi pulang ke daerah asal ataupun singgah di selakau dan pemangkat, Itu catatan
kami untuk kementrian kelautan dan Perikanan jika memang mau bicara tentang pemerataan
ekonomi.” Tegas Antoni.
Masih dia terkait penyerapan ikan Pasca pembongkaran menurut Antoni pengusaha harus mau juga
berkorban. “ karena selama ini mereka itu menangkap di perairan Kepri di bawa balik ke tempat asal sudah
dapat keuntungan lumayan.
Kapal bertambah, harta bertambah Ketika berpangkalan di Kepri,
ayo kita sama – sama mulai.” Ajaknya.
Ikan yang belum terserap kita simpan di cool storage Dulu juga
kan kegiatan perikanan sempat besar sebelum susi melarang kapal asing.
Saat Kita hubungi lagi para pembeli tersebut Butuh waktu, tapi bisa tapi kalau tidak mau, kami minta kepada KKP
jangan lagi berikan ijin tangkap ikan di Kepulauan Riau ini cabut SIPI nya ! “ Pria Berparas gondrong ini menegaskan
Dari data yang di pegangnya menurut Antoni saat ini sudah ada sekitar 300 an kapal yang Berpangkalan di tiga titik Pelabuhan.
ditunjuk jadi pelabuhan pangkalan yaitu Pelabuhan Perikanan Barelang, Pelabuhan Perikanan
Punggur dan Pelabuhan Perikanan Selat Lampa”paparnya.
Kami minta agar kapal – kapal tangkap ikan, baik dari pantura ataupun batam sendiri, yang sudah di tunjuk sebagai pelabuhan pangkalannya di tiga titik
tersebut.
segera merapat dan melakukan pembongkaran ikan di ketiga titik tersebut jika perlu,
sebelum ke fishing ground merapat dulu ke pelabuhan pangkalan untuk berkoordinasi. Kami
mendeteksi sekitar 300 an kapal sudah ditunjuk untuk berpelabuhan pangkalan di ketiga titik
tersebut.”
“ Untuk kapal Batam sendiri, kita tahu bahwa ada kapal KM.Sumber laut KM.Sumber Maju ,
KM. Sumber Natuna, KM.Sumber Jadi,, KM.Sumber Indah dan KM. Sumber Mas milik PT. HLS
yang sudah ditunjuk berpelabuhan pangkalan di PP. Barelang, kami minta untuk kegiatan
pembongkaran ikannya tidak lagi di pelabuhan sendiri di Jembatan 2. Ikuti aturan yang sudah
ditetapkan kementrian.” tukas Antoni lugas.
Terkait permasalahan resistensi yang terjadi di titik – titik tertentu di Kepri, dijelaskan Antoni,
seluruh pihak harus mengacu kepada regulasi yang sudah ditetapkan. “ ada tiga zona yang
sudah ditetapkan. Zona 1, 0 – 4 mil milik pemerintah kabupaten/kota. Zona 2, 4 – 12 mil ke atas
milik propinsi. Zona 3, 12 mil ke atas izin pusat. Hal itu seharusnya wajib Patuhi semua nelayan diPropinsi Kepulau Riau.
Toh kalau memang tidak cocok dengan peraturan itu, Ayo kita sama – sama ke pusat ke -DPR RI, kalau perlu menghadap presiden
minta agar UU yang mengatur zona tersebut dirubah.” Demikian Antoni mengapresiasi terkait
permasalahan resistensi nelayan di beberapa titik di Kepri.
Terakir sebagai Penutup dikatakan kepada kepada Gejolak.com, Antoni menghimbau agar kesempatan yang dibuka dengan adanya
program penangkapan terukur ini dimanfaatkan sebaik mungkin. “ Kita akan minta alih tehnologi
dari kapal – kapal ijin pusat ini nanti. Jika perlu nelayan kita belajar mengoperasikan alat
tangkap dan kapal dengan bobot 30 GT ke atas sehingga kedepannya, nelayan kita bisa
mengembangkan diri lebih maju dan meningkat kesejahteraannya.” Demikian kata Penutup yang disampaikan Antoni. ( red )
