AMBON,GEJOLAK.COM – Pandemi Covid-19 di Indonesia, terkhususnya di Maluku sampai saat ini masih belum menunjukan kemajuan yang berarti dalam hal penanganan. Karena sampai saat ini Maluku terkhususnya kota ambon masih ada pada zona orange sehingga masih di berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi XVII.
Berbagai kebijakan pun di ambil oleh Pemerintah Kota Ambon dalam hal untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya ialah Vaksinasi. Akan tetapi kebijakan yang di ambil haruslah tidak menitik beratkan pada sekolompok orang saja atau pada profesi terntentu. Contohnya pada sopir angkot.
Pemerintah Kota Ambon pada pekan ini dan Mei atau Juni mendatang akan mewajibkan pengemudi atau sopir angkot agar memilik sertifikat vaksin sebagai syarat untuk mengemudikan angkot. Jika tidak ada maka akan di larang untuk mengemudi (mencari).
Berkaitan dengan hal itu, GMKI Ambon melalui Ketua Cabang, Josias Tiven kepada media ini, Selasa (16/03/2021) sangat menyayangkan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Kota Ambon, karena di nilai sangat mendiskriminasi para sopir angkot. Kenapa demikian, Karena Covid-19 ini menjangkit semua dimensi kehidupan tanpa mengenal status sosial, jabatan dan lain sebagainya. Bukan hanya sopir angkot saja.
“Kami GMKI Cabang Ambon merasa bahwa, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon ketika dalam mengambil kebijakan, tidak boleh tebang pilih ataupun pada pelaksanaanya jangan sampai ada unsur paksaan. Karena ini menyangkut dengan Hak Asasi Manusia. Bahwa, setiap orang berhak untuk hidup dan menentukan taraf kehidupanya. Tetapi kalau di larang mengemudi karena belum memiliki sertifikat vaksin, bagaimana mereka bisa mempertahankan kehidupannya”, ujarnya
Lebih lanjut Josias Tiven, “Kalau hari ini Pemerintah Kota Ambon memaksakan untuk kebijakan ini di jalankan, kemudian ada sopir angkot yang tidak miliki sertifikat vaksin dan di larang untuk mengemudi (mencari), apakah Pemerintah bisa menjamin kehidupan keluarga mereka? Kami rasa hal ini harus di perhatikan dengan bijak”, kata Josias Tiven
Lanjutnya, “Jika pemerintah kota ambon menerapkan kebijakan tersebut demi untuk kepentingan bersama, Kami Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon sangat mengapresiasi dan berharap agar jangan sampai ada sanki (berupa larangan mengemudi) bagi para sopir angkot jika tidak memiliki sertifikat vaksin. Karena Covid-19 ini bukan hanya menyerang sopir angkot saja, namun semua elemen masyarakat”, jelasnya
Ditambahkan Josias Tiven, “Pemerintah Kota Ambon jangan seperti lagi di kejar setoran, lalu mengesampingkan hajat hidup masyarakat”, tutup Josias Tiven Ketua GMKI Cabang Ambon.
