Isu Permintaan Izin Kapal 30 GT di-Propinsi, Alarm Bakal Gelar Mosi Tak Percaya terhadap Anggota DPRD Kepri

  • Whatsapp

Batam, Gejolak.com– Aliansi Rakyat menggugat (Alarm)kembali Kritisi niat Anggota DPRD Kepri Wahyu Wahyudin Ketua komisi II DPRD kepri, agar izin Kapal 30 GT di- tangani oleh Pemerintah Propinsi.

” Hal ini sampaikan Ketua Alarm kepri Antoni, Kemarin kita memberikan pemahaman. Namum sekarang kita memberikan penegasan
Dan berikutnya Alarm bergerak!” kata Ketua ALARM Dato’ Antoni kepada Gejolak.com tanggal 15/5 diBatam Centre.

Lebih lanjut disempaikan Antoni, sebagai seorang Anggota DPRD Provinsi yang juga menjabat sebagai Ketua komisi II DPRD kepri,  menbidangi kelautan dan Prikanan, memikirkan matang – matang ucapan dan tindakannya sebelum ter expose ke publik.” Ujarnya.

“Diterangkannya, seandainya ijin kapal 30 GT ditangani provinsi, maka otomatis Nelayan industri akan masuk ke zona 1 dan zona 2. Mati nelayan tradisional dan nelayan lokal jika ini terjadi. Apa ini sudah dipikirkan bapak ketua komisi? Sebagai ketua Komisi statemennya berpengaruh lho! ” Tegas Antoni.

Senada dengan Antoni, Komentar sadis muncul dari Heri Marhat, inisiator ALARM yang juga tokoh masyarakat Sungai Beduk.

“Menanggapi Pernyataan Anggota Dewan DPRD Propinsi kepri, Politisi Partai PKS, yang dinilainya sangat terhormat
( wahyu wahyudin, red), dinalainya sangat tidak profesional.
Bersembunyi dibalik topeng PAD tetapi berpotensi membinasakan nelayan tradisional. Sangat disayangkan jika tetap dipertahankan sebagai anggota DPRD Provinsi, akan berdampat kepada kesensaraan kepada rakyat kepr.” Jelasnya.

Kita minta kepada Partai PKS, minta anggota DPRD, Wahyu Wahyudin Rek, segera diganti dengan yang berkompeten dan mengerti permasalahan Nelayan.” Pinta Hery.

Hery Marhat mengatakan sebagai langkah Otentik, ALARM kedepan akan membuat mosi tidak percaya kepada Badan Kehormatan Dewan ( BKD) DPRD provinsi Kepri.”tukasnya.

” Kita Alarm Kepri, segera akan kumpulkan tanda tangan dari unsur tokoh masyarakat, 13 LSM yang tergabung di ALARM, pimpinan media online, pengacara, nelayan dan jaringan ALARM dari berbagai unsur kemasyarakatan sesegera mikin dan secepatnya.
Kalau kualitas Ketua komisi II DPRD kepri seperti itu tentu bisa hancur perikanan kita.” Tutupnya. (tim)